Haruskah Membayar Kantong Plastik di Supermarket?


Benar bahwa ada ketentuan terkait kantong plastik berbayar yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar (“SE 1230/2016”).

SE 1230/2016 itu menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (“APRINDO”). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:
1.    Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
2.    Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3.    Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4.    Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5.    APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6.    Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.
Sebelum SE 1230/2016, sudah ada surat edaran lain terkait penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern (“SE 6/2015”). Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.
Harga kantong plastik
Mengenai harga kantong plastik, melihat pada ketentuan yang mengatur bahwa harga Rp 200,- adalah harga minimal, berarti masing-masing daerah bisa memberlakukan harga yang lebih daripada itu.
Seperti di Balikpapan. Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 005/0123/BLH tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Balikpapan, sebagai tindak lanjut dari SE 6/2015, mengatur sebagai berikut:
1.    Setiap orang yang akan berbelanja di seluruh ritel, pertokoan, kios dan pasar tradisional dalam wilayah Kota Balikpapan harus membawa tas atau kantong yang jumlah dan besarannya disesuaikan dengan kebutuhan berbelanja;
2.    Apabila dengan berbagai alasan tidak membawa tas atau kantong, maka secara bertahap dimulai dari usaha ritel agar menyediakan kantong plastik berbayar dengan harga setara untuk mengolah satu kantong plastik menjadi barang daur ulang yang nilainya disesuikan dengan ukuran kantong yaitu seharga minimal Rp1.500,-;
3.    Jenis plastik yang dijual oleh ritel harus bersifat ramah lingkungan
Sedangkan di kota lain, yaitu Semarang, dalam Surat Walikota Semarang Nomor: 658.1/517 tanggal 11 Februari 2016 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa Kota Semarang mendukung peluncuran Program Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Penerapan kebijakan di Kota Semarang diberlakukan untuk seluruh anggota APRINDO yang di-launching pada 21 Februari 2016 dengan membagikan secara gratis Tas Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen mulai tanggal 21 sampai 29 Februari 2016, untuk selanjutnya akan diberlakukan kantong plastik berbayar.
Pengurangan Sampah
Melihat pada uraian di atas, terlihat bahwa kebijakan kantong plastik berbayar ini pada dasarnya sebagai cara pengurangan sampah. Mengenai pengurangan sampah ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU 18/2008”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP 81/2012”).
Pengurangan sampah meliputi kegiatan:[1]
a.    pembatasan timbulan sampah;
b.    pendauran ulang sampah; dan/atau
c.    pemanfaatan kembali sampah.
Pengurangan sampah kantong plastik ini sehubungan dengan pembatasan timbulan sampah. DalamPenjelasan Pasal 11 PP 81/2012, disebutkan yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:
1.    penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2.    membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3.    menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
Walaupun sudah ada ketentuan mengenai kantong plastik berbayar, akan tetapi sejauh penelusuran kami, belum ada ketentuan mengenai sanksi bagi para pihak yang tidak melaksanakannya.
Sumber : http://www.hukumonline.com

Balas

2 Komentar untuk "Haruskah Membayar Kantong Plastik di Supermarket?"

avatar
Urut berdasar:   terbaru | terdahulu | vote terbanyak
Imron
Tamu

Masalah sampah sangat terkait dengan karakter masyarakat. Mungkin kedepannya, harus diterapkan tarif berbeda antara sampah yang dicampur dengan sampah yang sudah dipisahkan. Begitu pun di TPA harus sudah diprogram, sebaiknya dimulai dari komunal, jangan terpusat.

Menerapkan tarif terhadap plastik akan efektif bila kelas menengah dan atas yang cenderung menganggap nilai 200 itu murah memang mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program yang ada. Kenyataannya, plastik bekas belanja nanti memang dijadikan wadah limbah lainnya. Dan kembali lagi tergantung pengeloaannya nanti. Jika yang dimasalahkan nya microplastik yang tersebar di lingkungan, maka kata kuncinya bukan penerapan plastik berbayar, tetapi konsekwensi terhadap cara pengelolaan.

siswadi
Tamu

Kl tujuannya baik u lingkungan kenapa tdk didukung program pemerintah tersebut?

wpDiscuz